JAKARTA, KOMPAS – Lebih dari separuh realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mulai berada di luar Jawa. Kendati demikian, empat provinsi di Jawa masih tetap menjadi lokasi investasi terbesar.
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, investasi yang masuk ke Indonesia sepanjang Januari sampai Desember 2025 mencapai Rp 1.931,2 triliun dari target Rp 1.905,6 triliun. Jumlah ini naik 12,7 persen dari capaian tahun sebelumnya, Rp 1.714 triliun.
“Lebih dari separuh investasi mengalir ke luar Jawa. Ini menunjukkan investasi kian merata,” tutur Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan P. Roeslani dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Dalam catatan Kementerian Investasi dan Hilirisasi, investasi yang masuk ke Jawa sebesar 48,7 persen dengan nilai Rp 940 triliun. Adapun investasi di luar Jawa sebesar 51,3 persen dengan nilai Rp 991,2 triliun.
Meski demikian, jika dilihat dari lima besar lokasi realisasi, empat provinsi di Jawa tetap menduduki peringkat teratas. Keempat provinsi itu adalah Jawa Barat dengan total investasi Rp 296,8 triliun atau 15,4 persen, lalu DKI Jakarta dengan total investasi Rp 270,9 triliun atau 14 persen.
Menyusul setelahnya Jawa Timur dengan investasi Rp 145,1 triliun atau 7,5 persen, dan Banten dengan investasi senilai 130,2 triliun atau 6,7 persen. Hanya Sulawesi Tengah, sebagai provinsi di luar Jawa, yang mendapatkan nilai investasi terbesar kelima dengan Rp 127,2 triliun atau 6,6 persen.
Bila diklasifikasikan berdasarkan sektor industri, investasi paling besar masuk ke industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatan dengan nilai realisasi Rp 262 triliun atau 13,6 persen. Sektor transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi menyusul dengan investasi senilai Rp 211 triliun atau 10,9 persen. Berikutnya adalah sektor pertambangan dengan investasi senilai Rp 199,6 triliun atau 10,3 persen.
Dua sektor lain yang realisasi investasinya terhitung besar adalah jasa lainnya dengan Rp 170,5 triliun atau 8,8 persen, serta sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran dengan realisasi investasi Rp 140,4 triliun atau 7,3 persen.
Negara-negara investor terbesar di Indonesia pun belum banyak berubah. Singapura masih menduduki peringkat pertama dengan 30,9 persen investasi sepanjang 2025 atau senilai 17,4 miliar dolar AS, disusul Hong Kong dengan porsi 18,9 persen atau 10,6 miliar dolar AS.
Investasi terbesar ketiga adalah dari China sebesar 13,3 persen atau 7,5 miliar dolar AS. Keempat adalah investasi dari Malaysia dengan porsi 7,9 persen atau 4,5 miliar dolar AS, serta kelima dari Jepang dengan 5,6 persen atau 3,1 miliar dolar AS.
Dari jumlah investasi sepanjang 2025 itu, realisasi investasi hilirisasi hanya mencapai Rp 584,1 triliun atau 30 persen saja dari total investasi yang masuk. Kendati demikian, menurut Rosan, angka tersebut naik 43,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Investasi hilirisasi ini terdiri atas sektor mineral senilai Rp 373,1 triliun, sektor perkebunan dan kehutanan Rp 144,5 triliun, sektor minyak dan gas bumi Rp 60 triliun, serta sektor perikanan dan kelautan Rp 6,4 triliun.
Investasi hilirisasi di sektor mineral terdiri atas investasi pengolahan nikel Rp 185,2 triliun, tembaga Rp 65,8 triliun, bauksit Rp 53,1 triliun, besi baja Rp 39,2 triliun, timah Rp 11,3 triliun dan lainnya seperti pasir silika, emas, perak, kobalt, mangan, batubara, aspal buton senilai Rp 18,5 triliun.
Sementara itu, hilirisasi di sektor perkebunan kehutanan mencakup realisasi investasi pengolahan kelapa sawit Rp 62,8 triliun, kayu log Rp 62,2 triliun, karet Rp 12,9 triliun, dan lainnya seperti pala, pinus, kelapa, kakao, dan biofuel Rp 6,6 triliun.
Adapun investasi hilirisasi di sektor minyak dan gas bumi terdiri atas investasi minyak bumi senilai Rp 41,7 triliun dan gas bumi senilai Rp 18,3 triliun. Sementara, investasi hilirisasi di sektor perikanan dan kelautan mencakup komoditas garam, ikan tuna cakalang tongkol (TCT), udang, rumput laut, rajungan, dan tilapia.
Penyerapan anggaran
Dalam rapat kerja yang dipimpin Wakil Ketua Komisi XII DPR, Dony Maryadi Oekon itu, Rosan juga menyampaikan pertanggungjawaban anggaran kementerian dari APBN 2025.
Sebagai catatan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 879,61 miliar sepanjang 2025. Jumlah ini, menurut Rosan, sudah termasuk anggaran tambahan Rp 197,73 miliar yang diterima pada pertengahan 2025.
Dari pagu tersebut, belanja yang terealisasi senilai Rp 807,23 miliar atau 91,77 persen. Secara umum, realisasi belanja pegawai dan belanja barang mencapai lebih dari 90 persen. Belanja pegawai terealisasi 97,78 persen atau Rp 295,47 miliar, sementara belanja barang terealisasi 92,01 persen atau Rp 400,55 miliar. Namun, belanja modal hanya terealisasi 78,26 persen atau Rp 111,21 miliar dari pagu Rp 143,12 miliar.
Menurut Rosan, terdapat beberapa kendala dalam penyerapan anggaran. Pertama, ada blokir anggaran yang diterapkan senilai Rp 16,75 miliar sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025. Akibat Inpres tersebut, anggaran tidak dapat digunakan hingga akhir tahun dan berada di luar kendali kementerian.
Kedua, ada gagal lelang pengembangan sistem One Single Submission (OSS) senilai Rp 26,46 miliar akibat keterbatasan waktu.
“Ini dari anggaran belanja tambahan yang baru disetujui pada pertengahan 2025. Karena kompleksitas sistem OSS, tidak ada penyedia yang mau melakukannya dengan sisa waktu tersisa,” tutur Rosan.
Dalam rapat, anggota DPR mempertanyakan nasib pengembangan sistem OSS tersebut. Anggota Komisi XII DPR Syarif Fasha, misalnya, menyayangkan kegagalan lelang pengembangan sistem OSS yang disebutnya sebagai tulang punggung layanan investasi.
“Kenapa sampai gagal dan langkah konkret apa yang diambil supaya tidak terulang?” kata Syarif.
Rosan menjelaskan, sejak Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berlaku, sistem OSS diintegrasikan secara elektronik dengan delapan belas kementerian/lembaga lain.
“Sehingga kami harus upgrade, tapi sistem kami jadi berat dan harus upgrade secara total. Sementara, anggaran baru turun di pertengahan tahun dan (bagi) vendor, waktunya tidak mencukupi,” tuturnya.
JAKARTA, KOMPAS – Lebih dari separuh realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mulai berada di luar Jawa. Kendati demikian, empat provinsi di Jawa masih tetap menjadi lokasi investasi terbesar.
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, investasi yang masuk ke Indonesia sepanjang Januari sampai Desember 2025 mencapai Rp 1.931,2 triliun dari target Rp 1.905,6 triliun. Jumlah ini naik 12,7 persen dari capaian tahun sebelumnya, Rp 1.714 triliun.
“Lebih dari separuh investasi mengalir ke luar Jawa. Ini menunjukkan investasi kian merata,” tutur Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan P. Roeslani dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Dalam catatan Kementerian Investasi dan Hilirisasi, investasi yang masuk ke Jawa sebesar 48,7 persen dengan nilai Rp 940 triliun. Adapun investasi di luar Jawa sebesar 51,3 persen dengan nilai Rp 991,2 triliun.
Meski demikian, jika dilihat dari lima besar lokasi realisasi, empat provinsi di Jawa tetap menduduki peringkat teratas. Keempat provinsi itu adalah Jawa Barat dengan total investasi Rp 296,8 triliun atau 15,4 persen, lalu DKI Jakarta dengan total investasi Rp 270,9 triliun atau 14 persen.
Menyusul setelahnya Jawa Timur dengan investasi Rp 145,1 triliun atau 7,5 persen, dan Banten dengan investasi senilai 130,2 triliun atau 6,7 persen. Hanya Sulawesi Tengah, sebagai provinsi di luar Jawa, yang mendapatkan nilai investasi terbesar kelima dengan Rp 127,2 triliun atau 6,6 persen.
Bila diklasifikasikan berdasarkan sektor industri, investasi paling besar masuk ke industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatan dengan nilai realisasi Rp 262 triliun atau 13,6 persen. Sektor transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi menyusul dengan investasi senilai Rp 211 triliun atau 10,9 persen. Berikutnya adalah sektor pertambangan dengan investasi senilai Rp 199,6 triliun atau 10,3 persen.
Dua sektor lain yang realisasi investasinya terhitung besar adalah jasa lainnya dengan Rp 170,5 triliun atau 8,8 persen, serta sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran dengan realisasi investasi Rp 140,4 triliun atau 7,3 persen.
Negara-negara investor terbesar di Indonesia pun belum banyak berubah. Singapura masih menduduki peringkat pertama dengan 30,9 persen investasi sepanjang 2025 atau senilai 17,4 miliar dolar AS, disusul Hong Kong dengan porsi 18,9 persen atau 10,6 miliar dolar AS.
Baca JugaKeluhan Investor China ke Prabowo: ”Warning” Serius Peningkatan Risiko Berusaha di RI
Investasi terbesar ketiga adalah dari China sebesar 13,3 persen atau 7,5 miliar dolar AS. Keempat adalah investasi dari Malaysia dengan porsi 7,9 persen atau 4,5 miliar dolar AS, serta kelima dari Jepang dengan 5,6 persen atau 3,1 miliar dolar AS.
Dari jumlah investasi sepanjang 2025 itu, realisasi investasi hilirisasi hanya mencapai Rp 584,1 triliun atau 30 persen saja dari total investasi yang masuk. Kendati demikian, menurut Rosan, angka tersebut naik 43,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Investasi hilirisasi ini terdiri atas sektor mineral senilai Rp 373,1 triliun, sektor perkebunan dan kehutanan Rp 144,5 triliun, sektor minyak dan gas bumi Rp 60 triliun, serta sektor perikanan dan kelautan Rp 6,4 triliun.
Investasi hilirisasi di sektor mineral terdiri atas investasi pengolahan nikel Rp 185,2 triliun, tembaga Rp 65,8 triliun, bauksit Rp 53,1 triliun, besi baja Rp 39,2 triliun, timah Rp 11,3 triliun dan lainnya seperti pasir silika, emas, perak, kobalt, mangan, batubara, aspal buton senilai Rp 18,5 triliun.
Sementara itu, hilirisasi di sektor perkebunan kehutanan mencakup realisasi investasi pengolahan kelapa sawit Rp 62,8 triliun, kayu log Rp 62,2 triliun, karet Rp 12,9 triliun, dan lainnya seperti pala, pinus, kelapa, kakao, dan biofuel Rp 6,6 triliun.
Adapun investasi hilirisasi di sektor minyak dan gas bumi terdiri atas investasi minyak bumi senilai Rp 41,7 triliun dan gas bumi senilai Rp 18,3 triliun. Sementara, investasi hilirisasi di sektor perikanan dan kelautan mencakup komoditas garam, ikan tuna cakalang tongkol (TCT), udang, rumput laut, rajungan, dan tilapia.
Penyerapan anggaran
Dalam rapat kerja yang dipimpin Wakil Ketua Komisi XII DPR, Dony Maryadi Oekon itu, Rosan juga menyampaikan pertanggungjawaban anggaran kementerian dari APBN 2025.
Sebagai catatan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 879,61 miliar sepanjang 2025. Jumlah ini, menurut Rosan, sudah termasuk anggaran tambahan Rp 197,73 miliar yang diterima pada pertengahan 2025.
Dari pagu tersebut, belanja yang terealisasi senilai Rp 807,23 miliar atau 91,77 persen. Secara umum, realisasi belanja pegawai dan belanja barang mencapai lebih dari 90 persen. Belanja pegawai terealisasi 97,78 persen atau Rp 295,47 miliar, sementara belanja barang terealisasi 92,01 persen atau Rp 400,55 miliar. Namun, belanja modal hanya terealisasi 78,26 persen atau Rp 111,21 miliar dari pagu Rp 143,12 miliar.
Menurut Rosan, terdapat beberapa kendala dalam penyerapan anggaran. Pertama, ada blokir anggaran yang diterapkan senilai Rp 16,75 miliar sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025. Akibat Inpres tersebut, anggaran tidak dapat digunakan hingga akhir tahun dan berada di luar kendali kementerian.
Kedua, ada gagal lelang pengembangan sistem One Single Submission (OSS) senilai Rp 26,46 miliar akibat keterbatasan waktu.
“Ini dari anggaran belanja tambahan yang baru disetujui pada pertengahan 2025. Karena kompleksitas sistem OSS, tidak ada penyedia yang mau melakukannya dengan sisa waktu tersisa,” tutur Rosan.
Baca JugaSetahun Pelaksanaan OSS
Dalam rapat, anggota DPR mempertanyakan nasib pengembangan sistem OSS tersebut. Anggota Komisi XII DPR Syarif Fasha, misalnya, menyayangkan kegagalan lelang pengembangan sistem OSS yang disebutnya sebagai tulang punggung layanan investasi.
“Kenapa sampai gagal dan langkah konkret apa yang diambil supaya tidak terulang?” kata Syarif.
Rosan menjelaskan, sejak Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berlaku, sistem OSS diintegrasikan secara elektronik dengan delapan belas kementerian/lembaga lain.
“Sehingga kami harus upgrade, tapi sistem kami jadi berat dan harus upgrade secara total. Sementara, anggaran baru turun di pertengahan tahun dan (bagi) vendor, waktunya tidak mencukupi,” tuturnya.
