JAKARTA, KOMPAS – Kenaikan harga-harga barang kebutuhan pokok dan biaya cicilan mulai menggerogoti dompet masyarakat. Akibatnya, masyarakat pun cenderung kian selektif dalam berbelanja. Ini memberikan sinyal bahwa masyarakat, terutama kelas menengah, menghadapi risiko penurunan kelas.
Fenomena tersebut, antara lain tecermin dari laju inflasi yang cenderung meningkat dalam setahun terakhir. Adapun inflasi secara tahunan pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,34 persen, lebih tinggi dibandingkan Juni 2025 yang mencapai 1,87 persen.
Di sisi lain, suku bunga acuan sudah dikerek sebesar 75 basis poin (bps) ke level 5,75 persen hanya dalam kurun waktu dua bulan terakhir sebagai respons untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Kebijakan ini biasanya akan diikuti dengan penyesuaian bunga kredit, terutama skema mengambang (floating).
Karyawan perusahaan swasta di Yogyakarta, Benny Aprilianto (44), pada Kamis (2/7/2026), mengaku, pengeluaran bulanan membengkak sekitar 20-25 persen sejak awal Januari 2026 hingga akhir Juni 2026. Ini terjadi lantaran harga pertamax, oli mesin, dan sejumlah pangan pokok, terutama beras, naik.
Selain itu, ia juga masih harus menanggung cicilan rumah yang bunganya mulai merangkak naik. Belum lagi, pada Juli 2026, pengeluaran Benny akan semakin bertambah dari sisi biaya sekolah atau pendidikan.
“Saya berharap setidaknya pemerintah dapat menekan kenaikan harga pangan pokok dan bensin agar tidak terlalu membebani pengeluaran masyarakat,” katanya saat dihubungi dari Jakarta.
Pengalaman yang lebih kurang serupa juga dialami oleh Wahyu (28), pekerja swasta di Bogor, Jawa Barat. Di tengah berbagai kenaikan harga kebutuhan sehari-hari, ia beberapa kali terpaksa mamanfaatkan layanan paylater (BNPL) di lokapasar untuk membeli keperluan yang mendesak.
Saya masih belum tertarik untuk mengambil kredit dari bank karena bunganya lumayan tinggi, apalagi dari pinjol (pinjaman daring). Lebih baik berhemat dengan menunda beli-beli barang mungkin tidak terlalu dibutuhkan.
Menurut dia, layanan ini cukup membantu untuk mengatur keuangannya secara bulanan. Setidaknya, pengeluaran untuk kebutuhan tersebut bisa ditunda dan dicicil dalam beberapa waktu. Selain itu, ia juga terpaksa mengambil pinjaman untuk peralatan penunjang kerja dari koperasi.
“Saya masih belum tertarik untuk mengambil kredit dari bank karena bunganya lumayan tinggi, apalagi dari pinjol (pinjaman daring). Lebih baik berhemat dengan menunda beli-beli barang yang mungkin tidak terlalu dibutuhkan,” ujarnya.
Sejalan dengan itu, Mandiri Institute dalam kajiannya bertajuk “Credit as a Cushion: Pergeseran Sumber Pembiayaan Konsumsi”, menemukan, pola belanja masyarakat pada 2026 cenderung lebih berhati-hati. Ini antara lain tampak dari belanja yang bertumpu pada kapasitas finansial alias berbasis tabungan, alih-alih mengandalkan pinjaman, seperti kartu kredit.
Kondisi tersebut turut terekam dalam hasil Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) yang menunjukkan penurunan rerata porsi pendapatan masyarakat yang digunakan untuk belanja dalam setahun terakhir, dari sebesar 74,3 persen pada Mei 2025 menjadi 72,3 persen pada Mei 2026.
Pada periode yang sama, porsi pembayaran cicilan masyarakat turun tipis sebesar 0,6 persen poin menjadi 10,2 persen. Selanjutnya, porsi pendapatan yang ditabung oleh masyarakat meningkat, dari sebesar 14,9 persen pada Mei 2025 menjadi 17,2 persen pada Mei 2026.
Kredit melemah
Dengan kata lain, masyarakat cenderung menahan belanja dan mengurangi beban cicilan dengan menahan diri untuk tidak mengambil pinjaman. Hal ini pun dapat dilihat dari laju pertumbuhan kredit di sektor rumah tangga yang melemah.
Mengutip data Statistik Ekonomi dan Keuangan yang dirilis BI, kredit konsumsi rumah tangga per April 2026 tercatat sebesar Rp 2.374 triliun atau tumbuh 6,11 persen secara tahunan. Pertumbuhan ini lebih rendah dibanding April 2025 yang tumbuh sebesar 8,8 persen.
Dilihat berdasarkan kelompoknya, kredit kendaraan bermotor (KKB) berbalik turun atau terkontraksi dalam setahun terakhir. Pada April 2026, penyaluran KKB turun -9,31 persen secara tahunan, berbanding terbalik dengan periode April 2025 yang masih tumbuh 4,33 persen.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal berpendapat, data tersebut menunjukkan pendapatan yang siap untuk dibelanjakan (disposable income) masyarakat, terutama kelas menengah, turun.
“Sudah mulai kelihatan disposable income masyarakat kelas tengah ini turun. Artinya, sisa uang itu untuk keinginan dan kemampuan untuk membeli barang-barang yang bukan basic needs (kebutuhan pokok) berkurang,” katanya saat dihubungi dari Jakarta.
Kondisi tersebut salah satunya tecermin dari penurunan permintaan kredit terhadap kendaraan bermotor yang notabene bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Apalagi, saat ini, pemerintah sudah tidak lagi memberikan kebijakan insentif untuk pembelian kendaraan bermotor.
Itu tentu saja berdampak terhadap penjualan di berbagai macam produk barang dan jasa di Indonesia yang bergantung pada daya beli kelas menengah ini. Salah satunya adalah penjualan kendaraan bermotor yang tercermin dari kredit kendaraan bermotor.
Menurut dia, masyarakat kelas menengah merupakan kontributor utama terhadap konsumsi rumah tangga secara nasional. Mereka juga menjadi konsumen utama dari berbagai macam produk barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, jumlah penduduk kelas menengah Indonesia turun sekitar 10 juta orang, dari 57 juta orang pada 2019 menjadi 47 juta orang pada 2025.
“Itu tentu saja berdampak terhadap penjualan berbagai macam produk barang dan jasa di Indonesia yang bergantung pada daya beli kelas menengah. Salah satunya adalah penjualan kendaraan bermotor yang tecermin dari kredit kendaraan bermotor,” tuturnya.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, mengatakan, perbankan masih memiliki ruang likuiditas yang cukup untuk menyalurkan kredit. Meski rasio kredit bermasalah (NPL) masih terjaga, bank tetap perlu mewaspadai berbagai risiko ke depan.
“Bank perlu mewaspadai penurunan daya beli masyarakat dan ancaman PHK (pemutusan hubungan kerja) lebih lanjut serta risiko inflasi ke depan sebagai dampak volatilitas ekonomi global dan domestik,” katanya dalam keterangan tertulis.
Menurut dia, perkembangan itu dapat berdampak pada risiko kredit, terutama segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan konsumsi yang sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi. Bank pun cenderung berhati-hati, sehinga memengaruhi pertumbuhan kredit ke depan.
JAKARTA, KOMPAS – Kenaikan harga-harga barang kebutuhan pokok dan biaya cicilan mulai menggerogoti dompet masyarakat. Akibatnya, masyarakat pun cenderung kian selektif dalam berbelanja. Ini memberikan sinyal bahwa masyarakat, terutama kelas menengah, menghadapi risiko penurunan kelas.
Fenomena tersebut, antara lain tecermin dari laju inflasi yang cenderung meningkat dalam setahun terakhir. Adapun inflasi secara tahunan pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,34 persen, lebih tinggi dibandingkan Juni 2025 yang mencapai 1,87 persen.
Di sisi lain, suku bunga acuan sudah dikerek sebesar 75 basis poin (bps) ke level 5,75 persen hanya dalam kurun waktu dua bulan terakhir sebagai respons untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Kebijakan ini biasanya akan diikuti dengan penyesuaian bunga kredit, terutama skema mengambang (floating).
Karyawan perusahaan swasta di Yogyakarta, Benny Aprilianto (44), pada Kamis (2/7/2026), mengaku, pengeluaran bulanan membengkak sekitar 20-25 persen sejak awal Januari 2026 hingga akhir Juni 2026. Ini terjadi lantaran harga pertamax, oli mesin, dan sejumlah pangan pokok, terutama beras, naik.
Selain itu, ia juga masih harus menanggung cicilan rumah yang bunganya mulai merangkak naik. Belum lagi, pada Juli 2026, pengeluaran Benny akan semakin bertambah dari sisi biaya sekolah atau pendidikan.
“Saya berharap setidaknya pemerintah dapat menekan kenaikan harga pangan pokok dan bensin agar tidak terlalu membebani pengeluaran masyarakat,” katanya saat dihubungi dari Jakarta.
Pengalaman yang lebih kurang serupa juga dialami oleh Wahyu (28), pekerja swasta di Bogor, Jawa Barat. Di tengah berbagai kenaikan harga kebutuhan sehari-hari, ia beberapa kali terpaksa mamanfaatkan layanan paylater (BNPL) di lokapasar untuk membeli keperluan yang mendesak.
Saya masih belum tertarik untuk mengambil kredit dari bank karena bunganya lumayan tinggi, apalagi dari pinjol (pinjaman daring). Lebih baik berhemat dengan menunda beli-beli barang mungkin tidak terlalu dibutuhkan.
Menurut dia, layanan ini cukup membantu untuk mengatur keuangannya secara bulanan. Setidaknya, pengeluaran untuk kebutuhan tersebut bisa ditunda dan dicicil dalam beberapa waktu. Selain itu, ia juga terpaksa mengambil pinjaman untuk peralatan penunjang kerja dari koperasi.
“Saya masih belum tertarik untuk mengambil kredit dari bank karena bunganya lumayan tinggi, apalagi dari pinjol (pinjaman daring). Lebih baik berhemat dengan menunda beli-beli barang yang mungkin tidak terlalu dibutuhkan,” ujarnya.
Sejalan dengan itu, Mandiri Institute dalam kajiannya bertajuk “Credit as a Cushion: Pergeseran Sumber Pembiayaan Konsumsi”, menemukan, pola belanja masyarakat pada 2026 cenderung lebih berhati-hati. Ini antara lain tampak dari belanja yang bertumpu pada kapasitas finansial alias berbasis tabungan, alih-alih mengandalkan pinjaman, seperti kartu kredit.
Kondisi tersebut turut terekam dalam hasil Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) yang menunjukkan penurunan rerata porsi pendapatan masyarakat yang digunakan untuk belanja dalam setahun terakhir, dari sebesar 74,3 persen pada Mei 2025 menjadi 72,3 persen pada Mei 2026.
Pada periode yang sama, porsi pembayaran cicilan masyarakat turun tipis sebesar 0,6 persen poin menjadi 10,2 persen. Selanjutnya, porsi pendapatan yang ditabung oleh masyarakat meningkat, dari sebesar 14,9 persen pada Mei 2025 menjadi 17,2 persen pada Mei 2026.
Baca JugaBeban Hidup yang Dipikul Masyarakat Kian Berat
Kredit melemah
Dengan kata lain, masyarakat cenderung menahan belanja dan mengurangi beban cicilan dengan menahan diri untuk tidak mengambil pinjaman. Hal ini pun dapat dilihat dari laju pertumbuhan kredit di sektor rumah tangga yang melemah.
Mengutip data Statistik Ekonomi dan Keuangan yang dirilis BI, kredit konsumsi rumah tangga per April 2026 tercatat sebesar Rp 2.374 triliun atau tumbuh 6,11 persen secara tahunan. Pertumbuhan ini lebih rendah dibanding April 2025 yang tumbuh sebesar 8,8 persen.
Dilihat berdasarkan kelompoknya, kredit kendaraan bermotor (KKB) berbalik turun atau terkontraksi dalam setahun terakhir. Pada April 2026, penyaluran KKB turun -9,31 persen secara tahunan, berbanding terbalik dengan periode April 2025 yang masih tumbuh 4,33 persen.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal berpendapat, data tersebut menunjukkan pendapatan yang siap untuk dibelanjakan (disposable income) masyarakat, terutama kelas menengah, turun.
“Sudah mulai kelihatan disposable income masyarakat kelas tengah ini turun. Artinya, sisa uang itu untuk keinginan dan kemampuan untuk membeli barang-barang yang bukan basic needs (kebutuhan pokok) berkurang,” katanya saat dihubungi dari Jakarta.
Kondisi tersebut salah satunya tecermin dari penurunan permintaan kredit terhadap kendaraan bermotor yang notabene bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Apalagi, saat ini, pemerintah sudah tidak lagi memberikan kebijakan insentif untuk pembelian kendaraan bermotor.
Itu tentu saja berdampak terhadap penjualan di berbagai macam produk barang dan jasa di Indonesia yang bergantung pada daya beli kelas menengah ini. Salah satunya adalah penjualan kendaraan bermotor yang tercermin dari kredit kendaraan bermotor.
Menurut dia, masyarakat kelas menengah merupakan kontributor utama terhadap konsumsi rumah tangga secara nasional. Mereka juga menjadi konsumen utama dari berbagai macam produk barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, jumlah penduduk kelas menengah Indonesia turun sekitar 10 juta orang, dari 57 juta orang pada 2019 menjadi 47 juta orang pada 2025.
“Itu tentu saja berdampak terhadap penjualan berbagai macam produk barang dan jasa di Indonesia yang bergantung pada daya beli kelas menengah. Salah satunya adalah penjualan kendaraan bermotor yang tecermin dari kredit kendaraan bermotor,” tuturnya.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, mengatakan, perbankan masih memiliki ruang likuiditas yang cukup untuk menyalurkan kredit. Meski rasio kredit bermasalah (NPL) masih terjaga, bank tetap perlu mewaspadai berbagai risiko ke depan.
“Bank perlu mewaspadai penurunan daya beli masyarakat dan ancaman PHK (pemutusan hubungan kerja) lebih lanjut serta risiko inflasi ke depan sebagai dampak volatilitas ekonomi global dan domestik,” katanya dalam keterangan tertulis.
Menurut dia, perkembangan itu dapat berdampak pada risiko kredit, terutama segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan konsumsi yang sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi. Bank pun cenderung berhati-hati, sehinga memengaruhi pertumbuhan kredit ke depan.
Baca JugaKelas Menengah Bayar Mahalnya Harga Stabilitas
