JAKARTA, KOMPAS — Memasuki semester II tahun ini, utilisasi industri manufaktur nasional masih bertahan di level 61,8 persen. Menurunnya permintaan, meningkatnya biaya produksi, dan ketatnya persaingan produk impor membuat utilisasi kapasitas pabrik menurun.
Salah satu sektor yang mengalami penurunan utilisasi adalah industri pengerjaan logam dan mesin. Ketua Umum Gabungan Industri Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia (Gamma) Dadang Asikin mengatakan, secara umum kondisi industri manufaktur mengalami penurunan permintaan, berkurangnya utilisasi pabrik, hingga tingginya biaya produksi.
”Semester I-2026 menunjukkan bahwa industri logam dan mesin masih memiliki daya tahan. Namun, tekanan dari pelemahan permintaan, meningkatnya biaya produksi, serta ketidakpastian global menyebabkan pelaku industri semakin berhati-hati melakukan ekspansi,” ujar Dadang, Rabu (15/7/2026).
Pada semester I-2026, permintaan dari sektor swasta, terutama konstruksi, pertambangan, dan manufaktur, mulai melambat. Belanja modal perusahaan juga lebih selektif di tengah ketidakpastian ekonomi. Di sisi lain, industri nasional juga bersaing ketat dengan produk mesin impor, terutama dari China, yang menawarkan harga lebih kompetitif.
Data Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur terbaru menunjukkan pelemahan kinerja manufaktur yang terkontraksi di level 46,9 pada Juni 2026. Penurunan PMI tersebut mencerminkan melemahnya pesanan baru, berkurangnya output produksi, serta meningkatnya tekanan biaya akibat lonjakan harga bahan baku dan pelemahan nilai tukar rupiah.
Akibat kondisi tersebut, utilisasi kapasitas produksi di industri pengerjaan logam dan permesinan mulai turun. Order baru juga melambat dan biaya operasional meningkat. Ini sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan industri mesin dan perlengkapan terkontraksi 2,60 persen secara triwulanan pada tiga bulan pertama tahun ini.
Menurut Dadang, kondisi tersebut berbeda dibandingkan dengan semester I-2025 ketika permintaan masih ditopang oleh investasi dan proyek infrastruktur. Saat itu, aktivitas manufaktur masih berada dalam fase ekspansi dengan tingkat utilisasi yang relatif lebih tinggi.
”Turunnya aktivitas manufaktur dan belum optimalnya realisasi proyek pemerintah berdampak pada menurunnya utilisasi kapasitas industri. Oleh karena itu, kami mendorong pemerintah mempercepat realisasi belanja APBN, proyek strategis nasional, serta memperluas penggunaan produk dan mesin buatan dalam negeri melalui kebijakan TKDN dan peningkatan investasi manufaktur,” kata Dadang.
Dadang menilai, percepatan proyek-proyek pemerintah berpotensi menjadi sumber permintaan baru bagi industri permesinan nasional. Harapan itu menguat setelah pemerintah melalui Danantara menggarap 26 proyek hilirisasi dengan total nilai investasi mencapai Rp 225 triliun.
Dari jumlah tersebut, proyek tahap kedua mencakup 10 proyek prioritas di 13 lokasi dengan nilai investasi sekitar Rp 116 triliun dan diperkirakan menyerap 26.377 tenaga kerja.
Menurut Dadang, proyek-proyek tersebut seharusnya dapat menjadi peluang bagi industri logam dan mesin dalam negeri untuk memasok berbagai kebutuhan peralatan pabrik dan barang modal.
”Kami berharap belanja yang bersumber dari APBN, skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan program yang dikelola Danantara dapat menjadi momentum kebangkitan industri permesinan nasional sehingga pelaku industri dalam negeri berkesempatan menjadi bagian dari rantai pasok proyek tersebut,” ujarnya.
Namun, ia mengingatkan agar proyek-proyek pemerintah tidak seluruhnya bergantung pada barang modal impor. Selama ini, pemberian berbagai fasilitas terhadap investasi swasta, termasuk pembebasan bea masuk melalui fasilitas master list untuk mengimpor mesin, dinilai membuat produk permesinan dalam negeri semakin sulit bersaing.
Selain persoalan permintaan, Dadang juga menyoroti tantangan pasokan bahan baku yang masih menjadi hambatan utama industri. Hingga kini, industri logam nasional masih bergantung pada impor berbagai jenis baja khusus (special steel), alloy steel, baja perkakas, hingga komponen industri yang belum dapat diproduksi secara memadai di dalam negeri.
Di sisi lain, fluktuasi harga bahan baku akibat ketidakpastian geopolitik, semakin panjangnya waktu pengiriman, serta lemahnya integrasi antara industri baja hulu dan industri hilir permesinan turut memperbesar biaya produksi.
Padahal, kebutuhan baja khusus diperkirakan akan meningkat seiring bertambahnya proyek industri dan pembangunan infrastruktur, termasuk berbagai proyek yang dijalankan pemerintah, BUMN, dan Danantara.
Gamma meminta pemerintah memperkuat ekosistem industri logam nasional melalui peningkatan kapasitas produksi baja khusus di dalam negeri, penguatan rantai pasok, percepatan implementasi kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), serta pemberian insentif bagi investasi industri bahan baku strategis.
Selain itu, pelaku industri juga berharap kementerian dan lembaga memberikan informasi lebih awal mengenai kebutuhan peralatan dan barang modal pada proyek-proyek investasi pemerintah.
”Keterbukaan informasi mengenai kebutuhan peralatan pada proyek investasi akan memberikan waktu bagi industri dalam negeri untuk menyesuaikan kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi kebutuhan proyek secara tepat waktu,” kata Dadang.
Pembatasan impor
Kementerian Perindustrian menyiapkan sejumlah langkah untuk mengerek utilisasi industri manufaktur. Selain mempercepat program substitusi impor, pemerintah juga akan mengusulkan pembatasan impor terhadap sejumlah produk yang telah mampu diproduksi di dalam negeri guna memperkuat permintaan bagi industri domestik.
Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan, pemerintah berusaha menjaga pertumbuhan industri, termasuk melalui inisiatif industrialisasi yang dikembangkan melalui Danantara dan investasi baru lainnya. Namun, ia mengakui hasilnya memang membutuhkan waktu.
Di luar faktor eksternal, Faisol menilai, masih terdapat berbagai hambatan domestik yang membebani industri, terutama terkait ketersediaan energi, khususnya gas untuk industri. Pemerintah terus mengupayakan pasokan gas bagi industri, baik melalui jaringan gas pipa maupun compressed natural gas (CNG), sembari berusaha menjaga harga agar tetap kompetitif.
”Namun, penyelesaiannya tidak mudah karena persoalan hulu dan hilir harus dikoordinasikan dengan baik,” katanya.
Pemerintah juga menargetkan peningkatan kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap PDB yang pada tahun 2025 tercatat sebesar 19,08 persen. Salah satu strateginya adalah memperkuat kemandirian industri melalui pemenuhan bahan baku di dalam negeri.
Kementerian Perindustrian saat ini tengah mengidentifikasi berbagai bahan baku yang masih bergantung pada impor untuk kemudian diproduksi oleh industri nasional melalui program substitusi impor.
Kemenperin juga berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk mengevaluasi kebijakan impor atas sejumlah komoditas. ”Kalau industri dalam negeri sudah mampu memenuhi kebutuhan nasional, kami akan meminta impor dibatasi terhadap produk tersebut,” ujar Faisol.
Sebaliknya, pemerintah akan memetakan peluang atas produk yang selama ini masih bebas diimpor karena belum diproduksi di dalam negeri. Dengan pemetaan itu, pelaku usaha nasional secara bertahap diharapkan mampu memasok kebutuhan tersebut.
Dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen, Selasa (14/7/2026), anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Yoyok Sudibyo, menyoroti rendahnya tingkat utilisasi industri yang menurutnya mencerminkan besarnya kapasitas produksi yang menganggur.
”Kalau utilisasi hanya 61,8 persen, berarti sekitar 40 persen kapasitas mesin pabrik kita masih istirahat. Bagaimana kita bisa berbicara tentang industri tumbuh cepat kalau kapasitas yang tersedia belum termanfaatkan?” katanya.
Ia meminta Kementerian Perindustrian mempercepat berbagai program untuk membantu pelaku industri, terutama industri kecil dan menengah (IKM). Tidak hanya melalui pelatihan dan sertifikasi, tetapi juga dengan memperluas akses pasar, mempermudah legalitas usaha, serta mempercepat proses sertifikasi.
Yoyok juga mengingatkan soal daya saing negara tetangga yang meningkat pesat, terutama Vietnam dan Filipina. Mengacu pada laporan Bank Dunia, Vietnam mengalami lonjakan pertumbuhan yang ditopang oleh ekspor, sedangkan Filipina mencatat pertumbuhan yang lebih merata di berbagai sektor. “Jangan sampai peluang investasi dan industri justru bergeser ke negara lain,” ujarnya.
Menurut Faisol, daya saing ekspor Indonesia masih menghadapi tantangan struktural. Saat ini, sekitar 78,39 persen produk industri pengolahan nonmigas diserap pasar domestik, sedangkan kontribusi ekspor hanya sekitar 21 persen dari PDB.
Ia menilai penguatan pasar domestik menjadi penopang penting bagi industri nasional. Namun, ketergantungan terhadap bahan baku impor masih tinggi sehingga mengurangi daya saing.
Sebagai contoh, industri farmasi masih mengimpor sekitar 90 persen bahan bakunya. Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah sektor manufaktur lainnya, sehingga program substitusi impor menjadi kebutuhan mendesak.
Faisol juga menilai keunggulan Vietnam tidak hanya ditopang oleh kebijakan industri, tetapi juga oleh faktor geografis karena berbatasan langsung dengan China sebagai pemasok bahan baku utama. Sebaliknya, Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi biaya logistik yang lebih tinggi sehingga efisiensi rantai pasok menjadi tantangan utama.
JAKARTA, KOMPAS — Memasuki semester II tahun ini, utilisasi industri manufaktur nasional masih bertahan di level 61,8 persen. Menurunnya permintaan, meningkatnya biaya produksi, dan ketatnya persaingan produk impor membuat utilisasi kapasitas pabrik menurun.
Salah satu sektor yang mengalami penurunan utilisasi adalah industri pengerjaan logam dan mesin. Ketua Umum Gabungan Industri Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia (Gamma) Dadang Asikin mengatakan, secara umum kondisi industri manufaktur mengalami penurunan permintaan, berkurangnya utilisasi pabrik, hingga tingginya biaya produksi.
”Semester I-2026 menunjukkan bahwa industri logam dan mesin masih memiliki daya tahan. Namun, tekanan dari pelemahan permintaan, meningkatnya biaya produksi, serta ketidakpastian global menyebabkan pelaku industri semakin berhati-hati melakukan ekspansi,” ujar Dadang, Rabu (15/7/2026).
Pada semester I-2026, permintaan dari sektor swasta, terutama konstruksi, pertambangan, dan manufaktur, mulai melambat. Belanja modal perusahaan juga lebih selektif di tengah ketidakpastian ekonomi. Di sisi lain, industri nasional juga bersaing ketat dengan produk mesin impor, terutama dari China, yang menawarkan harga lebih kompetitif.
Data Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur terbaru menunjukkan pelemahan kinerja manufaktur yang terkontraksi di level 46,9 pada Juni 2026. Penurunan PMI tersebut mencerminkan melemahnya pesanan baru, berkurangnya output produksi, serta meningkatnya tekanan biaya akibat lonjakan harga bahan baku dan pelemahan nilai tukar rupiah.
Akibat kondisi tersebut, utilisasi kapasitas produksi di industri pengerjaan logam dan permesinan mulai turun. Order baru juga melambat dan biaya operasional meningkat. Ini sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan industri mesin dan perlengkapan terkontraksi 2,60 persen secara triwulanan pada tiga bulan pertama tahun ini.
Baca JugaManufaktur Kontraksi Terdalam, Industri Desak Akselerasi Investasi
Menurut Dadang, kondisi tersebut berbeda dibandingkan dengan semester I-2025 ketika permintaan masih ditopang oleh investasi dan proyek infrastruktur. Saat itu, aktivitas manufaktur masih berada dalam fase ekspansi dengan tingkat utilisasi yang relatif lebih tinggi.
”Turunnya aktivitas manufaktur dan belum optimalnya realisasi proyek pemerintah berdampak pada menurunnya utilisasi kapasitas industri. Oleh karena itu, kami mendorong pemerintah mempercepat realisasi belanja APBN, proyek strategis nasional, serta memperluas penggunaan produk dan mesin buatan dalam negeri melalui kebijakan TKDN dan peningkatan investasi manufaktur,” kata Dadang.
Dadang menilai, percepatan proyek-proyek pemerintah berpotensi menjadi sumber permintaan baru bagi industri permesinan nasional. Harapan itu menguat setelah pemerintah melalui Danantara menggarap 26 proyek hilirisasi dengan total nilai investasi mencapai Rp 225 triliun.
Dari jumlah tersebut, proyek tahap kedua mencakup 10 proyek prioritas di 13 lokasi dengan nilai investasi sekitar Rp 116 triliun dan diperkirakan menyerap 26.377 tenaga kerja.
Menurut Dadang, proyek-proyek tersebut seharusnya dapat menjadi peluang bagi industri logam dan mesin dalam negeri untuk memasok berbagai kebutuhan peralatan pabrik dan barang modal.
”Kami berharap belanja yang bersumber dari APBN, skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan program yang dikelola Danantara dapat menjadi momentum kebangkitan industri permesinan nasional sehingga pelaku industri dalam negeri berkesempatan menjadi bagian dari rantai pasok proyek tersebut,” ujarnya.
Namun, ia mengingatkan agar proyek-proyek pemerintah tidak seluruhnya bergantung pada barang modal impor. Selama ini, pemberian berbagai fasilitas terhadap investasi swasta, termasuk pembebasan bea masuk melalui fasilitas master list untuk mengimpor mesin, dinilai membuat produk permesinan dalam negeri semakin sulit bersaing.
Selain persoalan permintaan, Dadang juga menyoroti tantangan pasokan bahan baku yang masih menjadi hambatan utama industri. Hingga kini, industri logam nasional masih bergantung pada impor berbagai jenis baja khusus (special steel), alloy steel, baja perkakas, hingga komponen industri yang belum dapat diproduksi secara memadai di dalam negeri.
Di sisi lain, fluktuasi harga bahan baku akibat ketidakpastian geopolitik, semakin panjangnya waktu pengiriman, serta lemahnya integrasi antara industri baja hulu dan industri hilir permesinan turut memperbesar biaya produksi.
Padahal, kebutuhan baja khusus diperkirakan akan meningkat seiring bertambahnya proyek industri dan pembangunan infrastruktur, termasuk berbagai proyek yang dijalankan pemerintah, BUMN, dan Danantara.
Baca JugaNeraca Dagang dan Kinerja Industri Anjlok Bersamaan
Gamma meminta pemerintah memperkuat ekosistem industri logam nasional melalui peningkatan kapasitas produksi baja khusus di dalam negeri, penguatan rantai pasok, percepatan implementasi kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), serta pemberian insentif bagi investasi industri bahan baku strategis.
Selain itu, pelaku industri juga berharap kementerian dan lembaga memberikan informasi lebih awal mengenai kebutuhan peralatan dan barang modal pada proyek-proyek investasi pemerintah.
”Keterbukaan informasi mengenai kebutuhan peralatan pada proyek investasi akan memberikan waktu bagi industri dalam negeri untuk menyesuaikan kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi kebutuhan proyek secara tepat waktu,” kata Dadang.
Pembatasan impor
Kementerian Perindustrian menyiapkan sejumlah langkah untuk mengerek utilisasi industri manufaktur. Selain mempercepat program substitusi impor, pemerintah juga akan mengusulkan pembatasan impor terhadap sejumlah produk yang telah mampu diproduksi di dalam negeri guna memperkuat permintaan bagi industri domestik.
Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan, pemerintah berusaha menjaga pertumbuhan industri, termasuk melalui inisiatif industrialisasi yang dikembangkan melalui Danantara dan investasi baru lainnya. Namun, ia mengakui hasilnya memang membutuhkan waktu.
Baca JugaDi Balik Investasi Rp 225 Triliun Danantara, Transparansi dan Tata Kelola Jadi Ujian
Di luar faktor eksternal, Faisol menilai, masih terdapat berbagai hambatan domestik yang membebani industri, terutama terkait ketersediaan energi, khususnya gas untuk industri. Pemerintah terus mengupayakan pasokan gas bagi industri, baik melalui jaringan gas pipa maupun compressed natural gas (CNG), sembari berusaha menjaga harga agar tetap kompetitif.
”Namun, penyelesaiannya tidak mudah karena persoalan hulu dan hilir harus dikoordinasikan dengan baik,” katanya.
Pemerintah juga menargetkan peningkatan kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap PDB yang pada tahun 2025 tercatat sebesar 19,08 persen. Salah satu strateginya adalah memperkuat kemandirian industri melalui pemenuhan bahan baku di dalam negeri.
Kementerian Perindustrian saat ini tengah mengidentifikasi berbagai bahan baku yang masih bergantung pada impor untuk kemudian diproduksi oleh industri nasional melalui program substitusi impor.
Kemenperin juga berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk mengevaluasi kebijakan impor atas sejumlah komoditas. ”Kalau industri dalam negeri sudah mampu memenuhi kebutuhan nasional, kami akan meminta impor dibatasi terhadap produk tersebut,” ujar Faisol.
Sebaliknya, pemerintah akan memetakan peluang atas produk yang selama ini masih bebas diimpor karena belum diproduksi di dalam negeri. Dengan pemetaan itu, pelaku usaha nasional secara bertahap diharapkan mampu memasok kebutuhan tersebut.
Dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen, Selasa (14/7/2026), anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Yoyok Sudibyo, menyoroti rendahnya tingkat utilisasi industri yang menurutnya mencerminkan besarnya kapasitas produksi yang menganggur.
”Kalau utilisasi hanya 61,8 persen, berarti sekitar 40 persen kapasitas mesin pabrik kita masih istirahat. Bagaimana kita bisa berbicara tentang industri tumbuh cepat kalau kapasitas yang tersedia belum termanfaatkan?” katanya.
Baca JugaDari Perdagangan ke Investasi, Indonesia Membuka Pintu Eurasia
Ia meminta Kementerian Perindustrian mempercepat berbagai program untuk membantu pelaku industri, terutama industri kecil dan menengah (IKM). Tidak hanya melalui pelatihan dan sertifikasi, tetapi juga dengan memperluas akses pasar, mempermudah legalitas usaha, serta mempercepat proses sertifikasi.
Yoyok juga mengingatkan soal daya saing negara tetangga yang meningkat pesat, terutama Vietnam dan Filipina. Mengacu pada laporan Bank Dunia, Vietnam mengalami lonjakan pertumbuhan yang ditopang oleh ekspor, sedangkan Filipina mencatat pertumbuhan yang lebih merata di berbagai sektor. “Jangan sampai peluang investasi dan industri justru bergeser ke negara lain,” ujarnya.
Menurut Faisol, daya saing ekspor Indonesia masih menghadapi tantangan struktural. Saat ini, sekitar 78,39 persen produk industri pengolahan nonmigas diserap pasar domestik, sedangkan kontribusi ekspor hanya sekitar 21 persen dari PDB.
Ia menilai penguatan pasar domestik menjadi penopang penting bagi industri nasional. Namun, ketergantungan terhadap bahan baku impor masih tinggi sehingga mengurangi daya saing.
Sebagai contoh, industri farmasi masih mengimpor sekitar 90 persen bahan bakunya. Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah sektor manufaktur lainnya, sehingga program substitusi impor menjadi kebutuhan mendesak.
Faisol juga menilai keunggulan Vietnam tidak hanya ditopang oleh kebijakan industri, tetapi juga oleh faktor geografis karena berbatasan langsung dengan China sebagai pemasok bahan baku utama. Sebaliknya, Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi biaya logistik yang lebih tinggi sehingga efisiensi rantai pasok menjadi tantangan utama.
